URGENSI PENENTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17,500 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Kawasan pantai umumnya sangat menarik para nelayan untuk mendirikan perumahan karena ingin dekat dengan tempat bekerja mereka sebagai penangkap ikan di laut. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak nelayan yang kesulitan untuk berlabuh di tepi pantai karena sudah banyak bangunan milik perorangan atau badan usaha privat yang didirikan di garis pantai bahkan menjorok ke laut. Tentu saja fenomena ini telah melunturkan fungsi sosial dari laut sebagai aset yang merupakan milik seluruh manusia. Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pesisir pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Garis sempadan pantai ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis pantai daerah yang bersangkutan. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali.

Kata kunci: Kawasan, sempadan pantai.