KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA KAWASAN BANTARAN SUNGAI MARTAPURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Abstract
Abstrak
Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia telah didukung dengan banyaknya landasan yuridis yang menjadi dasar dalam proses implementasi. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Proses perumusan sebuah kebijakan akan mempengaruhi berjalannya proses penerapan kebijakan tersebut. Pada implemetasinya, masih terdapat faktor penghambat yang disebabkan oleh masalah komunikasi kebijakan pendidikan inklusif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi kebijakan inklusif yang diterapkan pada enam sekolah inklusif di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memahami tujuan pendidikan inklusif dan terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada sisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif masih diiringi dengan kurangnya penerimaan guru terhadap keberadaan ABK, masih ditemukannya faktor penghambat pendidikan inklusif seperti kurangnya sarana dan prasarana, perbedaan penliaian antar pelaksana kebijakan mengenai pendidikan inklusif yang diterapkan serta kurangnya komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru dan GPK dalam melayani kebutuhan ABK.
Abstract
The implementation of inclusive education in Indonesia has been supported by many juridical foundations that form the basis for the implementation process. This result shows a high support from the people of the policy. Process of policy formulation will affect the implementation of this policy. In its implementation, there are still inhibiting factors caused by communication problems on inclusive education policies. Based on this, this study aims to find the pattern of inclusive policy communication that is applied to six inclusive schools in the Martapura Riverbank area, South Kalimantan Province. The method in this research is qualitative with descriptive type. The results showed that policy implementors understood the goals of inclusive education and there were supporting factors in the implementation of inclusive education. On the other hand, the implementation of inclusive education is still accompanied by a lack of teacher acceptance of existing of children with special needs, the discovery of factors inhibiting inclusive education such as lack of facilities and infrastructure, differences in assessment among policy implementors of applied inclusive education, and a lack of communication and coöperation between school principals and teachers. and shadow teachers in serving the needs of children with special needs.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Afandi, Mohammad Ibnu, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal, 5(2), 92–113. https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.70
Amka, A. (2019). Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4(1), 86. https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1234
Amka, D. E. K., & Kusumastuti, D. E. (2019). The Level of Support For Successful Learning in Inclusive Primary School in Banjarmasin. Journal of ICSAR; Volume, 3(2), 1-8.
Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The qualitative report, 13(4), 544-559.
Dewi, P. A. M. K., & Subanda, I. N. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Administrator: Menelaah Masalah Kebijakan Publik dan Pembangunan, 9(1), 93-113.
Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
Edward III, G C. (1980). Implementing Public Policy. USA: Congresssional Quarterly Inc.
Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Ilahi, M. T., & Rose, K. R. (2013). Pendidikan Inklusif: Konsep & Aplikasi.
Kristiana, I. F. (2017). Sikap Orang Tua dan Guru terhadap Implementasi Pendidikan Inklusi di PAUD. Jurnal Ilmu Pendidikan, 21(2). http://dx.doi.org/10.17977/jip.v21i2.8369
Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(2), 121-134.
https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134
Mukhlis. (2011). Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 2(1).
Nugroho, R, dan H. A. R. Tilaar. (2008). Kebijakan Pendidikan. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Riant, N. D. (2009). Public Policy Edisi Kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Ointu, M. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Palu. Katalogis, 4(12).
Ombudsman. (2018). Aksesibilitas Sekolah Inklusi di Kalimantan Selatan. Jakarta: Ombudsman Brief.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: gava Media.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11 (1). https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Sobatnu, F., Irawan, F. A., & Salim, A. (2017). Identifikasi dan Pemetaan Morfometri Daerah Aliran Sungai Martapura Menggunakan Teknologi GIS. Jurnal Gradasi Sipil, 1(2), 45-52. https://doi.org/10.31961/gradasi.v1i2.432
Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Terjemahan Edwards III, George. C, 1980, Implementation Public Policy, Congreessional Quarterly Press: Washington D.C
Wijayanti, A. A. S. D. (2017). Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran). Citizen Charter, 1(1), 165121.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS.
DOI: https://doi.org/10.17509/pdgia.v18i2.31814
Refbacks
- There are currently no refbacks.
INDEXED BY
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License