FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM AKUNTABILITAS DANA DESA
Abstract
This study aims to determine whether the factors understanding the Government Regulation on Village Fund Management, Implementation of good governance government, the quality of human resources affect the performance of village government officials in the accountability of village funds. The study was carried out in villages in 3 Sub-districts in Banyumas District namely Sumbang, Patikraja and Rawalo. Data were collected through questionnaires sent to respondents who served as village heads / village secretaries / treasurers. Respondents numbered 38 people representing 38 villages in 3 Subdistricts of Banyumas Regency.
Research results indicate that the factor of understanding of the Government Regulation on Village Fund Management does not affect the performance of the village government apparatus in the accountability of village funds. Variables in the application of good governance government principles and the quality of human resources influence the performance of village government officials in village fund accountability
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02.
Aliyah, Siti dan Nahar, Aida.2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing. Vol. 8 No. 2, hal 97-189
Ambarwati, W., Suyono, E., & Pratiwi, U. (2013). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Aparatur Pemerintahan. SNA 16. Manado: www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
Aliyah, Siti dan Nahar, Aida.2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing. Vol. 8 No. 2, hal 97-189
Amran. 2009. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ichsan Gorontalo, Vol.4 No. 2 , hal. 2397-2413
Bounder, A., Bouchard, C.-D., & Bellemare, G. 2011. Competency-Based Management-- An Integrated Approach to Human Resource Management in the Canadian Public Sector. Public Personal Management, Vol.40, No.1 , hal. 1-10
Creswell, J. W. 2012. Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Fouth Edition. Boston: Pearson Education, Inc
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
Komisi Pemberntasan Korupsi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. www.kpk.go.iddiakses tanggal 12 Juni 2015.
Mardiasmo. 2006. Pewujud Transparansi dan Akuntaabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1
Mandey, Billy. 2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
Ningsih. Nining Ade; Indar; Amran Razak. 2011. Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Thesis. Universitas Hasanuddin. Makassar. (www.unhas.ac.id)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
.
Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang edoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Robin, Stephen, 2001, Perilaku Oganisasi, Edisi Delapan, Jakarta, Prenhallindo
Sari, N. P. Y. M. M., I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 2(1).
Sudiarianti, Ni Made, dkk.2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Manado
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wahyuni, Putu Sri, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). e-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 No. 1.
www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/06/nnxra0-dana-desa-di-banyumas-meningkat-menjadi-rp-89-m
(www.banyumaskab.go.id/read/15722/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan-otonomi-desa).
DOI: https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14146
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats