PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
Abstract
Abstract. The Audit Board of The Republic Indonesia in implementing audit on Local Government Financial Reports to assess the accountability of regional financial not only gave assessment on the qualification of audit report in forms of auditors’ opinion but also inside the audit of Local Government Financial Reports. The auditors also assess the effectiveness of internal control system which applied in regional government and compliance towards the laws. The problem was the weakness of financial accountability that occurred in government of Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan year 2015 acquired Qualified Opinion. The purpose of this research was to do deeper analysis towards Audit Reports on Regional Government Financial Statement of Kabupaten Musi Rawas by using content analysis to get complete description of Regional Government Financial Statement Accountability condition in Kabupaten Musi Rawas, especially observed from the effectiveness of internal control system. According to the result of analysis, it was concluded that the problem of effectiveness of government internal control of Kabupaten Musi Rawas was most found related with the weakness of Control Environment , Risk Assessment and Monitoring.
Keywords: Financial Accountability; Audit Report; Internal Control System
Abstrak. BPK – RI dalam pelaksanaan audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya melalukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan dalambentuk pernyataan opini auditor saja, namun lebih dari itu dalam kerangka audit LKPD tersebut, auditor juga melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah daerah tersebut serta kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan lemahnya akuntabilitas keuangan juga terjadi pada pemerintah kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang untuk tahun 2015 memperoleh Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Tulisan ini bermaksud melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan analisis isi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya dilihat dari sisi efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa permasalahan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah kabupaten Musi Rawas paling banyak dijukmpai terkait kelemahan komponen Lingkungan Pengendalian serta pada komponen Penilaian Resiko dan Pemantauan. Hasil uji F Statistik sebesar 135,06 menunjukan bahwa secara keseluruhan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis awal Ho penelitian ini.
Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan; Hasil Pemeriksaan; Sistem Pengendalian Intern.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. Accounting Theory: Teori Akuntansi. Buku I. Edisi.5. Jakarta: Salemba Empat.
BPK-RI. 2007. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentangStandar Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK-RI. 2007. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
BPK-RI. 2008a. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.
BPK-RI. 2008b. Keputusan BPK-RI Nomor 05/K/I-XIII.2/5/2008tentang Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan
BPK-RI. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2015.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1994. Internal Control - Integrated Framework. Two-volume edition.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. Internal Control - Integrated Framework. COSO. 220 Leigh Farm Rd., Durham, NC.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach To An Effective Transition. Melalui http://www.coso.org/documents/coso%20mcnallytransition%20article-final%20coso%20version%20proof_5-31-13.pdf> [29/11/2013]
Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens. 2009. Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach. Thirteenth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
GAO.1999. Standards for Internal Control in the Federal Government.
GAO. 2001. Internal Control Management and Evaluation Tool
Moleong, Lexy. J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Neuendorf, Kimberly A. 2002. The Content Analysis Guidebook. Thousands Oaks. CA: Sage Publications.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
DOI: https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7709
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats